Berharap Tambang Segera Tumbang

Berharap Tambang Segera Tumbang

Meski konflik agraria terus mencuat satu per satu ke publik, nyatanya hal tersebut tak merubah apapun selain rasa iba sesaat. Buktinya, hingga kini masih ada beberapa para pemangku jabatan terkait, enggan mengakui cenderung mengulangi kesalahan koleganya.

Rakyat pasti sudah tahu persis tentang PT. Freeport. Tak lain, mereka adalah perusahaan pengeruk berlian nusantara, yakni emas, perak serta tembaga dari tanah Papua. Entah apa yang ada dipikiran mendiang Presiden Soeharto kala itu, hingga bersedia membentangkan karpet merah yang bernama Kontrak Karya I tersebut.

Hal itu seolah menjadi penanda, jika perusahaan industri, dalam berbagai sektor dapat tumbuh subur di Indonesia. Karena saat ini pemerintah sudah menjadi sahabat. Musuh mereka hanya satu, masyarakat lokal.

Hitung-hitungan di atas kertas, bagi perusahaan, melawan penduduk tak sesulit meminta izin ke pemerintah. Namun nyatanya, ia tetap meminta bantuan pejabat terkait, guna melanggengkan tujuannya untuk mengontrol, mengejar, dan menghajar yang mengganggu, eh.

Oke, kali ini kita berbicara tentang topik tambang terhangat, mengenai korporasi yang tengah menduduki wilayah Banyuwangi. Yakni PT. Bhumi Suksesindo (BSI) serta PT. Damai Suksesindo (DSI), kedua perusahaan tersebut merupakan anak dari PT. Merdeka Copper Gold.

BSI sendiri telah mengeruk emas Tumpang Pitu sejak 2012, tahun tersebut terhitung dari keluarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eksplorasi produksi dengan konsensu sekitar lima hektar. Kalau DSI beda lagi, ia berhasil mengakuisisi Gunung Salakan, yang masih sewilayah dengan Gunung sebelumnya, baru ditahun 2018 dengan luas wilayah 6 hektar lebih.

Jika sudah paham dengan kedua mega korporat diatas, jangan biarkan pikiran anda berasumsi dahulu. Kita kan belum mendengar pendapat warga yang tinggal disekitar area tambang.

Kali ini reporter Abstain.id memiliki kesempatan untuk bertemu warga termpak. Mereka berdua bernama Ibu Ayu. Masyarakat asli Banyuwangi tersebut, terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan Tumpang Pitu.

Berangkat dengan mengayuh sepeda sejauh 300km, penduduk desa itu, rela meluangkan waktu, tenaga, serta emosi, untuk menuju Surabaya agar bisa bertemu Khofifah Indar Parawansa.

Tujuannya adalah agar Gubernur Jawa Timur tersebut mencabut IUP dari BSI serta DSI. Karena menurut ia, perusahaan-perusahaan tersebut telah merusak tanah kelahirannya.

Kita mulai, Ibu Ayu, wanita beranak satu tersebut mengatakan kalau aksi ini untuk menyuarakan kegelisahannya selama ini. Ia mengaku takut kalau kedua perusahaan itu mengundang bencana ke desannya.

“Takut kalau nanti terjadi apa-pa mas, kan Gunung Salakan dulu sempat dibuat warga saya berlindung dari Tsunami, terus kalau tidak ada gimana,” katanya, ketika ditemui di depan Gedung Gubernur Jatim.

Selain mengayuh sepeda dari Banyuwangi menuju Surabaya, ia bersama penduduk Kecamatan Pesanggaran lainnya, juga sempat berdemonstrasi serta melakukan aksi mogok makan selama satu minggu di depan Kantor Gubernur Jatim. Disana masyarakat tak sendirian, dalam setiap harinya warga terdampak tersebut selalu mendapat bantuan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Setelah seminggu melalui masa sulit di Surabaya, karena sempat menerima teror serta intimidasi dari masa yang tak jelas dari mana. Tepat hari Jumat, 28 Februari 2020, pukul 14.00 kemarin, mereka dibukakan pintu Gedung Negara Grahadi oleh Khofifah.

Dalam mediasi itu, para warga didampingi oleh satu orang dari Walhi, serta dua perwakilan LBH Surabaya. Sejatinya, diwaktu bersamaan masa pro masyarakat, masih mengadakan demo di kantor Gubernur Jatim.

Sayangnya, dalam pertemuan itu bersifat tertutup, dan media diinstruksikan keluar dari dalam ruangan. Disini pandangan saya mulai berubah, kalau memang berniat membereskan masalah, kenapa wartawan tak boleh meliput.

Benar saja, meski tujuan untuk bertemu Jatim 1 tersebut telah terealisasi, namun tak ada senyum mengembang di bibir mereka. Nada sumbang dari mulut peserta aksi kembali bermunculan.

“Saya sangat kecewa dengan sikap Gubernur, yang kurang memihak (dia) rakyat yang terdampak (tambang). Seharusnya tadi Gubernur bisa langsung bersikap,” kata Ayu.

Awakmedia mencoba mengklarifikasi hal tersebut ke Khofifah, namun ia menolak dan menyerahkan ke Setiajit, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral. Dan ia mengakui kalau pihaknya belum mampu mencabut IUP BSI dan BSI.

“Kalau untuk pencabutan (IUP) belum bisa. Tapi langakah pertama kami akan menindak lanjuti laporan kawan-kawan. Apakah memang ada pelanggaran pengerusakan alam atau tidak ada. Saya yakin itu tidak akan terjadi (pengerusakan alam) karena diawasi kementrian LHK (Lingkungan Hidup Dan Kehutanan),” ucap Setiajid.

Tulisan ini sudah selesai, silahkan pembaca mengambil kesimpulan sendiri. Satu kutipan kata dari Ibu Ayu yang masih terngiang.

“Dulu waktu nyalon (Gubernur) bu Khofifah datang ke desa, sekarang mana, saya kesini gak ditemuin. Padahal dulu saya pilih karena sama-sama perempuan, sama-sama jadi ibu. Sama saja mas pejabat sekarang. Kalau udah menang lupa sama yang milih,” Ayu, disela-sela ia melakukan aksi.

Sebarkan di Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *